POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Dalam upaya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, Dinas Sosial Kabupaten Berau terus melakukan langkah konkrit dengan memberikan pendampingan aktif dalam pengurusan BPJS Kesehatan gratis.

Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi menyoroti pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah untuk kepentingan bersama.

Iswahyudi menjelaskan bahwa meskipun anggaran untuk BPJS gratis berada di bawah Dinas Kesehatan sebagai bagian dari jaminan kesehatan masyarakat, Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu mendapatkan akses penuh terhadap layanan ini.

"Kami tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mendampingi proses pengajuan, mulai dari tingkat kelurahan hingga bantuan mengurus di tingkat provinsi jika diperlukan," kata Iswahyudi, Kamis (11/7/2024).

Untuk itu, Iswahyudi menekankan bahwa seringkali masyarakat baru menyadari pentingnya memiliki BPJS Kesehatan ketika mereka sudah menghadapi kondisi darurat atau sakit serius.

"Contohnya, banyak ibu hamil yang baru mengurus BPJS saat hendak melahirkan, padahal jika proses pengurusan dilakukan lebih awal, semua keperluan kesehatan bisa terjamin dengan lebih baik," jelas Iswahyudi.

Iswahyudi juga mengimbau agar masyarakat, terutama yang rentan terhadap masalah kesehatan seperti lansia, orang yang sedang sakit, atau ibu hamil, untuk segera mengurus BPJS sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karna fasilitas sudah disediakan secara gratis, jadi sebaiknya diurus lebih awal untuk menghindari kesulitan administratif di saat-saat kritis.

Selain mengurus BPJS, Iswahyudi juga menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah desa, kampung, dan RT dalam memperhatikan warga di sekitarnya, termasuk pendatang yang belum memiliki KTP Berau. RT dan pengurus kampung harus proaktif dalam memastikan bahwa warga yang belum memiliki KTP Berau segera mengurusnya. Karna sangat penting karena akses terhadap layanan kesehatan dapat terganggu jika administrasi belum lengkap.

Dengan adanya kesadaran dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan bahwa masyarakat Berau dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, tanpa menghadapi kendala administratif yang berpotensi menghambat proses pelayanan kesehatan.

"Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan," tutupnya. (Sep/Nad)